Kelugasan Madura vs CV Politik Pribadi

Orang Madura, juga serius dan lugu dengan kata-katanya. Kalau ia menyatakan sesuatu, biasanya karena memang demikian isi hati atau pikirannya.
Kalau ia megungkapkan suatu bentuk sikap tertentu, biasanya karena memang begitulah muatan yang ada dalam bathinnya. Dan itulah perbedaan utama dengan misalnya, orang Jawa dan politisi.
Kalau orang Jawa dalam situasi hubungan yang seringkali feodalistik --mengatakan "Ya", jangan langsung beranggapan bahwa ia memang menyetujui apa yang ia dengarkan atau apa yang anda mintakan persetujuannya. Ada kemungkinan ia masih menyimpan "tidak" di ruang dalam bathin mereka atau minimal dalam gumpalan mondolan blangkon kepala mereka ; tidak usah terkejut, apabila ia tetap menyimpan 'tidak' itu sampai bertahun-tahun lamanya. Ketidakmenentuan "ya" dan "tidak" mereka bisa disebabkan oleh kekuatan hirarkis, atau justru politik kekuasaan atas Anda.
Politisi bisanya kan juga begitu. "Ya" dan "tidak"-nya politisi bergantung kepada titik proyeksi yang diarahkannya, atau kepada tingkat konsesi yang diam-diam ditergetkan. Politisi yang saya maksud bukanlah pejuang nilai atau pejuang demokrasi atau pejuang harkat kerakyatan di jalur politik, melainkan ia yang memperjuangkan keperluan pribadinya di dalam struktur kekuasaan politik, di mana demokrasi dan kedaulatan rakyat adalah alat produksi atau komoditas dari CV Politik Pribadi yang didirikannya.
Sedangkan orang Madura, meskipun pasti tidak semua, relatif berbeda.
Kalau ia mengucapkan sesuatu, biasanya karena memang demikianlah isi hati pikirannya. Kalau ia mengungkapkan sikap tertentu kepada Anda, biasanya karena memang begitulah muatan batinnya. Memang mungkin juga sih, kita bisa menemukan orang Madura yang bisa kita kasih uang sekedar sepuluh ribu rupiah untuk ikut unjuk rasa yang kita rekayasa buat mempertahankan bupati dari jabatannya, meskipun kesalahan Pak Bupati sudah sangat ironis, memalukan dan menyangkut nyawa sejumlah rakyatnya sendiri.
Namun juga tidak sukar Anda menemukan seorang Kyai lokal Madura umpamanya, berkata di depan bupati :
"Anno, Pak Bagus, tolong Pak Bupati jelaskan semua rencana pembangunan maupun proyek yang sedang berlangsung, rancangan dan konsepnya bagaimana, biayanya berapa, pengeluarannya untuk apa saja, ada kecelakaan atau tidak, dan lain sebagainya. Soalnya uang itu, kalau 'dak salah 'kan uang rakyat.
Jadi Pak Bupati harus mempertanggungjawabkannya kepada rakyat. Kalau tidak, kasihan arakyat, Pak.
Moso' sudah PJPT kedua begini, rakyat dibiarkan buta huruf terhadap pembangunan. Jangankan terhadap makna pembangunan, lha wong terhadap angka-angka dan manajemennya saja, buata huruf..."
Pak Kyai itu, saya saksikan dengan kepala sendiri, mengucapkan itu dengan wajah polos dan hampir tanpa ekspresi. Ia begitu bersungguh-sungguh dengan ucapannya, dan saya sampai detik ini belum sanggup membayangkan bahwa hal seperti itu, mungkin terjadi di Jombang, Klaten atau atmosfir budaya kekuasaan Jawa lainnya. Jawa juga "menguasai" Madura, tetapi di Madura, kebanyakan bupati atau tokoh-tokoh berwenang lainnya sangat sukar untuk berlaku sebagai "rakyat kecil" sebagaimana Pak Camat bisa dengan gampang berbuat demikian di Jawa.
Pada kesempatan lain, saya pernah diundang untuk menghadiri dan sedikit urun bicara dalam acara khaul seorang kyai besar masa silam yang diperingati hari kewafatannya dengan pengajian dan tahlilan besar.
Terus-terang, biasanya saya sambat dan jengkel oleh bertele-telenya ritus acara-acara yang diselenggarakan oleh komunitas Muslim Indonesia.
Bahkan pun jika yang menyelenggarakan adalah "kaum modernis" seperti PMII, HMI dan lain sebagainya. Biasanya, pembawa acara ngomongnya menggunakan bahasa Indonesia sinetron, urutan acara dijejali oleh sangat banyak sambutan yang isinya 90% pura-pura, dan keseluruhannya ditaburi oleh formalisme dan ritualisme yang membosankan.
Lha, di Madura ini, tiba-tiba saja ada santri naik podium, kasih salam, kemudian langsung membacakan ayat-ayat suci Qur'an. Sesudahnya, pembawa acara, yang tidak naik podium, berkata: "Sekarang langsung saja kita persilahkan kepada Cak Nun..."
Sambil naik mimbar, saya mikir-mikir. Alangkah efektif dan efisiennya kawan-kawan Madura ini.
Tapi memang semua yang hadir sejak sebelum berangkat sudah tahu ini acara apa, dalam rangka apa, maknanya kira-kira apa, dan lain sebagainya, sehingga sama sekali tak diperlukan orang-orang harus manggung untuk menjelaskan itu semua.
Maka sayapun langsung "nyanyi" dua jam penuh.
Namun, di tengah-tengahnya, tampakmoleh saya sejumlah pejabat, berpakaian Safari dan lainnya baju batik panjang. Mereka turut mendengarkan dengan serius, tetapi juga saya mereasakan bahwa ada yang tidak sreg dalam batin mereka. Dan itu saya ketahui sesudah acara, yakni ketika kami ramai-ramai makan siang.
Tampaknya ada semacam protes dari wilayah birokrasi, kenapa sambutan yang sudah dipersiapkan capek-capek, tidak diberi kesempatan. Maka saya dengarlah suara keras dan lugu salah seorang kyai: Lho Pak. Kalau kami diundang ke kantor Kabupaten, kami disuguhi teh botol, dan snack, lantas kami disuruh mendengarkan pengarahan. Lha sekarang Bapak-bapak ke sini kami sembelihkan kambing-kambing dan ayam. Jadi silahkan menikmati keikhlasan kami dan silahkan mendengarkan!"
Hendaknya Anda ketahui juga, bahwa hanya di Madura saya menjumpai adegan di mana ketika saya sedang berapi-api bagaikan Nabi Sulaiman yang sedang berpidato di depan massa jin, mendadak seseorang berdiri dan mengacungkan tangan sambil berteriak: "Cak! Ucapan ayat Sampeyan itu, keliru!"
(Emha Ainun Nadjib/"Demokrasi Tolol Saridin" (Folklore Madura)/Zaituna (Progress)/1998/PadhangmBulanNetDok)